Gorontalo – Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Gorontalo Tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp3.748.000. Angka tersebut meningkat Rp342.856 atau 10,07 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.405.144.
Berdasarkan data pembanding per 21 November 2026, persentase kenaikan UMP 10,07 persen menjadi yang tertinggi di Pulau Sulawesi.
Penetapan ini dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melalui Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 473/15/XI/2026 tertanggal 21 November 2026. Kebijakan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., Gubernur menyampaikan bahwa penetapan besaran UMP telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi.
Pertimbangan yang digunakan mencakup ketentuan regulasi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta aspirasi dari unsur pengusaha dan pekerja.
Selain mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, UMP Gorontalo 2027 juga berada sedikit di atas nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp3.746.312.
Selisih tersebut menunjukkan bahwa besaran upah minimum yang ditetapkan telah melampaui nilai KHL tahun sebelumnya, meskipun kedua angka tersebut merujuk pada periode yang berbeda.
Dalam keputusan gubernur tersebut, perusahaan diwajibkan mematuhi ketentuan pembayaran upah minimum dan dilarang memberikan upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.
Namun, bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan pengupahan, tersedia mekanisme permohonan pengecualian kepada Gubernur dengan persyaratan berupa kesepakatan bipartit dan audit eksternal. Sementara itu, ketentuan UMP tidak diberlakukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi selanjutnya akan memperkuat sosialisasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan kenaikan UMP sebesar 10,07 persen, pemerintah berharap daya beli pekerja semakin terjaga, perlindungan terhadap tenaga kerja semakin kuat, serta hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha tetap harmonis.
Di sisi lain, penerapan kebijakan pengupahan juga diharapkan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar keberlangsungan usaha dan produktivitas ekonomi daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Redaksi











