Gorontalo – Sebagai bentuk dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Mega Putri Sari turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang terhadap Calon Lokasi Markas Komando Daerah Militer (Makodam) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Dulohupa Lantai III, Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (05/10/2026).
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menyelaraskan aspek pertanahan dengan kebijakan penataan ruang dalam perencanaan pembangunan fasilitas strategis di Provinsi Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada kesesuaian rencana pemanfaatan ruang terhadap calon lokasi pembangunan Makodam dengan memperhatikan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dapat dipersiapkan secara matang, terarah, serta selaras dengan kebijakan pembangunan wilayah.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, koordinasi seperti ini memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya keterpaduan antara perencanaan tata ruang dan aspek pertanahan. Melalui komunikasi dan sinergi bersama instansi terkait, berbagai aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang dapat menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan.
Partisipasi ini sekaligus mencerminkan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo untuk terus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antarinstansi sehingga perencanaan pembangunan calon lokasi Makodam dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang dan pertanahan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum guna menunjang pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan.
