Dulohupa.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan ini menandai babak baru transformasi kepolisian sejak komisi tersebut dibentuk pada November 2025 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan komitmennya untuk membangun institusi Polri yang profesional dan modern. Presiden juga menyetujui sejumlah poin strategis yang akan menjadi fondasi reformasi kepolisian di masa depan.
Berdasarkan hasil pertemuan, terdapat empat keputusan krusial yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo:
Status Independensi: Kedudukan Polri dipastikan tetap berada langsung di bawah arahan Presiden. Pemerintah menegaskan tidak akan ada pembentukan kementerian keamanan baru maupun pemindahan posisi Polri di bawah kementerian yang sudah ada.
Mekanisme Kapolri: Prosedur pengangkatan Kapolri tidak mengalami perubahan. Presiden tetap akan mengajukan nama calon tunggal kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelantikan resmi dilakukan.
Penguatan Kompolnas: Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan diperluas secara signifikan. Kompolnas ditargetkan menjadi lembaga pengawas eksternal yang independen dengan keputusan yang bersifat mengikat. Langkah ini akan diikuti dengan revisi pada Undang-Undang Kepolisian.
Transparansi Publik: Buku rekomendasi pembangunan jangka panjang Polri akan dibuka secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah juga tengah menyiapkan Inpres atau Keppres sebagai payung hukum pelaksanaan rekomendasi tersebut secara bertahap.\Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya berkelanjutan untuk menjawab ekspektasi publik terhadap kinerja kepolisian.
”Reformasi Polri bukan sekadar wacana, tetapi proses berkelanjutan untuk membangun institusi kepolisian yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat,” tegas Presiden Prabowo.
Dengan dibukanya dokumen rekomendasi ini ke publik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya transformasi Polri menuju institusi yang lebih akuntabel dan melayani.
