Dulohupa.id – Dinas Kependudukan, Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dukcapil-PMD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa (P3MD) tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2025. Rakor dibuka langsung kepala Dinas Dukcapil-PMD, Reflin Buata di Grand Q hotel Kota Gorontalo, Rabu (21/5/2025).
Adupun kegiatan ini dihadiri, jajaran dinas Dukcapil- PMD Provinsi, unsur tenaga ahli madya provinsi, unsur Apdesi provinsi, unsur dinas PMD kabupaten, unsur Bappeda kabupaten, serta unsur dinas Koperasi kabupaten.
Dalam sambutannya, Kadis Reflin menyampaikan, kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan koordinasi, evaluasi, serta penanganan berbagai persoalan yang muncul ditengah pelaksanaan program di Desa, terutama program prioritas pemanfaatan dana desa di tahun 2025.
Reflin menekankan pemanfaatan dana desa perlu lebih dioptimalkan dengan fokus pada sektor-sektor produktif yang dapat menggerakkan ekonomi lokal. Salah satu mengoptimalkan dana desa adalah Pertanian misalnya, bisa menjadi sektor yang lebih diperhatikan, mengingat banyaknya desa di Gorontalo yang bergantung pada sektor ini.
“Salah satu cara untuk menggerakkan sektor-sektor tersebut adalah mendorong desa-desa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran bumdes. Sehingga diharapkan bumdes benar-benar dapat menjadi lokomotif dalam menggerakkan perekonomian desa,” tegas Kadis Reflin.
Pada tahun 2025, dana desa mengalami beberapa penyesuaian yang dirancang untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, memperkuat layanan masyarakat, hingga meningkatkan kesejahteraan melalui penggunaan teknologi digital.
Reflin menyebut saat ini dana desa sudah berada pada tahun ke 11, dimana keseluruhan anggaran dana desa dari pemerintah pusat untuk 657 desa se-provinsi gorontalo, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, telah mencapai lebih dari RP5,7 triliun.
“Tahun ini dana desa teralokasi di 5 kabupaten sebesar 523 miliar dengan realisasi penyaluran sampai saat ini sebesar 280 miliar atau 53,61 persen,” papar Reflin dalam sambutannya.
Menurut Reflin, anggaran dana desa telah memberi sumbangsih atas peningkatan status desa hasil perhitungan indeks desa membangun tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, terutama pada kenaikan status desa mandiri dan penurunan jumlah status desa tertinggal.
Mulai tahun 2025 ini, kata Reflin, akan menggunakan pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa di indonesia dengan menggunakan indeks desa.
“Data yang dihimpun oleh indeks desa dapat digunakan untuk penetapan target pembangunan desa dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD),” tutur Reflin.
Dirinya mengajak seluruh pihak terkait dapat mengawal program dana desa ini sesuai dengan tugasnya masing-masing agar dalam pelaksanaannya akan lebih baik.
Dirinya juga mengingatkan agar pemerintah desa dapat mendukung program ketahanan pangan berbasis BUMDes yang digagas pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di tingkat desa, dengan BUMDes sebagai penggerak utama. Program ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dalam bentuk penyertaan modal bagi bumdes atau lembaga ekonomi desa lainya.
Pada kesempatan itu juga, Reflin menyampaikan progres pembentukan koperasi merah putih di Provinsi Gorontalo tahun 2025 sampai saat ini yakni 381 desa/ kelurahan atau sebesar 52% dari 729 desa/kelurahan sudah terbentuk Koperasi Merah Putih.
“Dengan Pembentukan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, dengan tidak mengenyampingkan lembaga-lembaga ekonomi di desa lainnya misalnya BUMDes atau UMKM yang ada didesa,” harap Kadis Reflin.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perdesaan, Irfan Gani menambahkan, sebagai pelaksana kegiatan, Rakor ini dilaksanakan mulai tanggal 21- 23 Mei 2025, dengan waktu pelaksanaan efektif selama 2 hari.
Irfan menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mengkoordinasikan serta mensinergikan pelaksanakan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, evaluasi atas pencapaian pemulihan pemutahiran data indeks desa membangun (IDM) tahun 2024, memfasilitasi langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta konsolidasi rencana tindak lanjut di masing-masing kabupaten.
“Kami berharap rapat koordinasi ini mampu memberikan konstribusi bagi peningkatan kualitas program kedepan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan yang kita harapkan bersama,” pungkas Irfan.
Reporter: Enda
