KTH Pabuto Nantu menyoroti konflik antara manusia dan satwa yang semakin meningkat dengan adanya empat kasus terbaru di sekitar hutan konservasi. Mereka juga menggarisbawahi kebutuhan akses jalan yang lebih baik serta harga kebutuhan hidup yang masih tinggi bagi masyarakat sekitar hutan.
Yayu Indriati Arifin dari LP2M-UNG menegaskan pentingnya kepastian hukum lahan untuk menghindari konflik di masa depan. Ia merekomendasikan sistem punishment dan reward dalam upaya perlindungan hutan. Sementara itu, Bunaeri dari Marsudi menyoroti perlunya edukasi masyarakat terkait illegal logging dan perambahan hutan.
Mustamin Ibrahim dari PKEPKL mengusulkan agar pengelolaan Tahura didorong ke tingkat provinsi untuk memperkuat koordinasi. Ia juga menyoroti masalah penambangan liar serta dampak negatif alat berat di sekitar hutan konservasi. Selain itu, ia menekankan bahwa sawit dan jagung memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan dan ekonomi, serta mendorong sistem tanaman campuran dalam pertanian.
Masyarakat Desa Pangahu melaporkan bahwa kegiatan pertanian di sekitar hutan menyebabkan kekurangan air, yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo menyarankan diversifikasi tanaman selain jagung, termasuk pengembangan gula aren sebagai potensi ekonomi lokal.
Pusat Studi Hukum IAIN menekankan pentingnya penegakan hukum dan landasan filosofis dalam penyusunan Ranperda. Mereka juga menyarankan agar partisipasi masyarakat dimasukkan dalam regulasi. Di sisi lain, Fatra Hala dari WIRE-G menekankan bahwa sumber pendanaan untuk implementasi Ranperda harus jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif.
