Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Mahasiwa di Gorontalo Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan yang Merugikan Rakyat

Dulohupa.id – Puluhan massa hari ini menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Rabu (28/10). Aksi yang diklaim sebagai Barisan Peduli Rakyat Gorontalo itu dilakukan untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Dalam orasinya, koordinator aksi meneriakan kegagalan pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat-rakyat kecil. Selama ini katanya, banyak aturan yang seharusnya lebih untuk disahkan, namun justru diabaikan, dan hanya mementingkan kebijakan yang sudah jelas-jelas ditolak oleh rakyat.

“Contohnya saja omnimbus law yang kami nilai tidak pro rakyat. Jdi kami menilai bahwa pemerintah dan DPR itu terlalu tergsa-gesa memprioritaskan agenda yang tidak pro rakyat. Namun beberapa isu terkait dengan pelecehan seksual yang seharusnya dapatkan respon prioritas dari pemerintah justru diabaikan,” kata Ayu Zahra, juru bicara aksi tersebut.

Bukti ketidakbecusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kata Ayu, terlihat dari pembangunan Jurasic Park di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kata dia, justru kebijakan pembangunan itu merusak konservasi wilayah tersebut. Kata dari proyek pembangunan itu, justru yang diuntungkan adalah investor, bukan rakyat kecil.

“Jadi itu beberapa poin tuntutan kami, bahwa harusnya pemerintah itu kebijakannya berbasis rakyat, bukan malah yang tidak pro rakyat,” tutup Ayu.

Lebih dari itu, massa aksi yang terdiri dari dua organisasi di satu perguruan tinggi di Gorontalo, dan sejumlah paguyuban itu, juga merumuskan setidaknya lima poin tuntutan. Yaitu, mendesak pemerintah untuk serius menangani kasus COVID-19, membatalkan pengesahan Omnimbus Law, menolak proyek jurasic park di Taman Nasional Komodo, NTT, dan mengesahkan RUU pencegahan kekerasan seksual.

Reporter: Yusuf Konoli