Kebijakan memberikan tambang untuk dikelolah kepada ormas atau kampuspun termasuk bentuk kelalaian dan ketidakseriusan negara sebagai raa’in, yakni pengurus dan pelayan rakyat. Pengelolaan tambang sebagai hajat publik seharusnya tidak diserahkan pada pihak asing maupun kepada pihak lain, dengan dalih memberi kesempatan masyarakat mengelola SDA. Mengelola tambang dan mengembalikan hasilnya kepada masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Sekali lagi, kebijakan ini lahir akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme, yang memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk menguasai sumber kekayaan milik rakyat, termasuk tambang.
Selain itu, usulan untuk memberikan izin usaha tambang kepada perguruan tinggi berisiko membawa umat pada perkara yang diharamkan. Dalam Islam, tambang merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh diprivatisasi atau diserahkan kepada pihak mana pun selain negara. Kebijakan ini mencerminkan bagaimana sistem sekuler kapitalisme telah melahirkan keputusan yang berorientasi pada keuntungan, menggeser fungsi utama kampus dari lembaga pendidikan menjadi institusi berorientasi bisnis. Sayangnya, masalah ini juga tidak banyak disadari oleh para akademisi dan teknokrat di PT, yakni bahwa sistem kapitalisme saat telah berhasil memalingkan PT dari tujuan utamanya sebagai pencetak SDM andal yang berwawaskan keislaman dan memenuhi kebutuhan rakyat.
Arah Pendidikan Islam
Dalam Islam, pendidikan bukanlah komoditas yang dimanfaatkan untuk sesuatu yang bersifat komersial dan menghasilkan uang semata sebagaimana konsep kapitalisme. Pendidikan adalah gerbong pertama menciptakan generasi unggul, berkualitas, cerdas, dan bertakwa. Pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi ini jelas bertentangan dengan syariat, khususnya dalam konsep politik ekonomi Islam, di mana negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, bagi seluruh rakyat tanpa membedakan status ekonomi mereka.
