Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menolak usulan ini. Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan tujuan perguruan tinggi adalah mendidik dan mengajar, bukan terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pengelolaan tambang.
Sejalan dengan ini, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan bahwa usulan ini bentuk ketakseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa. Juru kampanye JATAM Alfarhat Kasman menegaskan pemberian izin tambang sama halnya dengan pemerintah membebankan tanggung jawab finansial kampus begitu saja.
Menurutnya, ketakbecusan negara menjamin kesejahteraan para akademisi dan mahasiswa diselesaikan dengan cara curang, yakni membiarkan kampus menghidupi dirinya sendiri dengan menambang.
Dampak yang Ditimbulkan
Keresahan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menentang hal ini sangatlah wajar, mengingat perguruan tinggi bukanlah sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dan menjalankan bisnis seperti pengusaha.
Kampus berfungsi sebagai tempat untuk membentuk sumber daya manusia yang cerdas, kritis, idealis, serta inovatif, dan dikenal sebagai agen perubahan. Namun, jika kampus tetap bersikeras mengelola tambang, konsekuensi yang ditimbulkan akan sangat besar, di antaranya:
Pertama, aktivitas pertambangan sering menimbulkan konflik antara korporasi dengan masyarakat setempat. Jika kampus terjun menjalankan bisnis pengelolaan tambang, kredibilitasnya sebagai lembaga intelektual akan dipertaruhkan.
Berbagai temuan akibat dampak buruk pertambangan bisa saja diabaikan maupun dinormalisasikan pihak kampus, maupun mahasiswa karena menjadi inti yang mengelolah tambang. Dari sinilah konflik kepentingan itu terjadi, yakni mengutamakan pengelolaan tambang atau menyuarakan keadilan, atau kesejahteraan bagi masyarakat juga lingkungan yang terdampak aktivitas tambang.
