Kenapa harus ideal begitu? Sebab seorang kepala daerah di level Kabupaten/Kota/Provinsi akan mengelola hajat hidup ratusan ribu rakyat, akan mengelola anggaran ratusan milyar bahkan triliun, akan memimpin tim birokrasi ribuan orang. Di saat yang sama, jika mentalitas pemimpin hanya seorang yang baperan, selalu mengeluh, tidak tahan tekanan, tidak adaptif pada perubahan, hanya mau menang dan benar sendiri, bahkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga, maka tentu saja yang akan rusak adalah daerah secara keseluruhan.
Apalagi kondisi fiscal daerah yang semakin kritis, indeks kemiskinan masih tinggi, indeks pemberdayaan gender yang malah turun, sedangkan indeks ketimpangan gender malah naik. Belum lagi dengan kondisi infrastruktur yang masih belum baik, ditambah isu kerusakan sumber daya alam yang semakin parah. Belum beban sinkronisasi pembangunan dengan pusat, level regional dan desa yang selama ini belum tertata dengan baik.
Faktor Gagasan dan Pengetahuan
Bagi incumbent (yang sudah duduk) maupun baru maju sebagai penantang, silahkan cek secara detail gagasan dia dalam Pilkada saat ini, apakah hal tersebut bias ia realisasikan selama lima tahun ini? Apa yang ia janjikan kepada anda, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan anda? Dia tahu tidak soal tugas, kewenangan dan fungsinya sebagai kepala daerah/wakil? Baca visi-misinya yang ia setor ke KPU, berapa hal aman visi misi yang ia susun, tonton ulang debat kandidat yang di kanal Youtube.
Dalam konteks anggaran, apakah dia tahu soal bagaimana membaca dan merumuskan APBD, apakah dia tahu soal mekanisme penyusunan RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, KUA PPAS, RKA dll, apakah dia tahu bagaimana mekanisme perencanaan anggaran dan perumusan hingga soal rumus penentuan prioritas program dalam APBN/APBD/P? Cek juga apakah dia tahu dan bisa membaca RKA hingga DPA dari OPD/K/L?.